Penanganan Sampah Pantai Bengkulu

Penanganan Sampah Pantai Bengkulu

 Kota Bengkulu
memiliki potensi dan peluang dalam bidang pariwisata kawasan pantai untuk
menjadi kawasan wisata unggulan. Sebagai faktanya kawasan pesisir pantai
disepanjang kota Bengkulu tidak terlepas dari persoalan pencemaran sampah,
hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah kota Bengkulu untuk
menyelesaikan penanganan persoalan sampah di kota bengkulu. Pencemaran sampah
sangat berdampak bagi manusia dan lingkungan sekitar. Terkhusus sampah yang
berada di wilayah sepanjang Pantai Bengkulu diantaranya Pantai Panjang, Pantai
Berkas, dan Pantai Zakat berdampak terhadap semakin rendahnya kualitas air
bersih di sepanjang Pantai Bengkulu.

Pencemaran sampah bukan hanya
pada wilayah tempat-tempat kawasan pantai namun juga terparah pada wilayah ekosistem
mangrove di Bengkulu ada empat kecamatan sebagai habitat mangrove, yaitu Gading
Cempaka, Kampung Melayu, Muara Bangka Hulu, dan Sungai Serut. Terdata, mangrove
di wilayah ini dengan kondisi baik seluas 764 hektar. Namun kawasan kritisnya
tak kalah banyak, di luar kawasan konservasi terdata 146 hektar, dan di dalam
kawasan 72 hektar. Penyumbang luasan kritis terbanyak di Kecamatan Kampung
Melayu, 127 hektar di luar kawasan konservasi dan 67 hektar di kawasan
konservasi.

Kawasan hutan mangrove yang ada di wilayah pesisir Kota Bengkulu mampu
menyerap atau menyimpan karbon hingga 3.652 ton. “Kawasan hutan ini
mampu berperan besar dalam mitigasi pemanasan global karena bisa menyimpan
karbon hingga  18,53 ton per Hektare,” kata Gunggung Senoaji, akademisi
Universitas Bengkulu di Bengkul, akan tetapi situasinya saat ini sangat kritis
karena hutan mangrove di bengkulu saat ini terjadi pencemaran sampah yang sudah
sangat mengkhawatirkan.

Hasil
wawancara dengan masyarakat didapatkan bahwa program dan penyuluhan mengenai
pengelolaan sampah tidak berlangsung lama hingga sampai sekarang tanpa
diketahui alasan yang jelas sehingga tidak dilakukan pengelolaan sampah secara
lebih lanjut dan terpadu hingga sekarang. Hal ini tidak sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah pada Bab III
mengenai Tugas dan wewenang pemerintah menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan
pengelolaan sampah, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan
dan strategi nasional pengelolaan sampah, salah satunya yaitu mengadakan
program dan penyuluhan. Program dan penyuluhan ini bertujuan menumbuhkan dan
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah supaya dapat meningkatkan
kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Sehingga program dan penyuluhan
ini harus terus ditegakkn supaya tujuan tersebut bisa tercapai dengan baik.

Dalam upaya
pengurangan dan penanganan sampah di Kawasan pesisir masih sangat kurang,
karena masih minimnya fasilitas, sumber daya manusia dan sumber dana dari
pemerintah Kota Bengkulu. Fakta di lapangan bahwa masyarakat dikawasan pesisir
terbiasa dengan membuang sampah dipantai, menumpuk sampah pada suatu tempat
seperti dipinggir jalan, di muara sungai ataupun di lahan-lahan kosong. Tidak
tersedianya sarana penampungan awal sampah ini tentulah proses selanjutnya
dalam pengurangan dan penanganan sampah akan semakin sulit. Keadaan ini belum
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
disebutkan bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah sampah
yang baik dan berwawasan lingkungan. Pemerintah memiliki wewenang menyediakan
teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk
mengurangi dan menangani sampah.

Dalam beberapa bulan
terakhir, kota Bengkulu menjadi viral terkait dengan video rekaman IRT yang
melakukan pembuangan sampah secara sengaja di kawasan pesisir Pantai Panjang.
Berkaitan dengan hal itu, pemda kota Bengkulu
ingin memberikan sanksi sesuai Perda yang berlaku
yakni kurungan selama 3 bulan dan atau denda sebesar Rp
5 juta ke ibu tersebut. niat tersebut diurungkan
karena berbagai pertimbangan dan hanya memberikan sanksi sosial saja
dan
akhirnya sanksi so
sial yang diterima oleh IRT tersebut membersihkan
sampah bersama pemda kota Bengkulu.

Kontribusi
dan Tanggung Jawab Produsen Sampah Plastik

Hasil inventarisasi WALHI Bengkulu terkait
jenis sampah di tempat wisata dan hutan mangrove ditemukan sebanyak 2.093
sampah plastik  dari 167 merek dengan
beberap produsen antara lain Unilever 21 %, kemudian Indofood 17 %, Wings 16 %,
Danone 13 %, OT 12 %, Coca – cola 11 % 
Mayora 10 %. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa Produk sampah plastik
cukup besar dalam memnyumbangkan permasalahan sampah di kota Bengkulu.

Melihat kondisi ini sudah selayaknya
produsen sampah plastik ikut bertanggung jawab atas produknya agar tidak
mencemari lingkungan. Tanggung jawab produsen berupa Extended Producers Responsibility ( EPR ) sudah seharusnya
dipertegas oleh pemerintah
sehingga tanggung jawab produk diperluas di luar emisi dan limbah namun
juga manajemen produk setelah dibuang sesuai amanat dalam Undang – Undang Nomor
18 Tahun 2008 dan peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.

Namun dalam prakteknya penerapan EPR bukanlah sebuah kewajiban dan masih
dilakukan secara sukarela, sehingga kebijakan yang telah diatur tidak dapat
berjalan sesuai harapan. Ini disebabkan karena produsen beranggapan penerapan
EPR akan menaikan  ongkos produksi dan
produsen juga beralasan pengelolaan sampah plastik juga menjadi tanggung jawab
pemerintah dan masyarakat.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *