PULIHKAN MANGROVE, PULIHKAN BENGKULU

PULIHKAN MANGROVE, PULIHKAN BENGKULU

 Oleh : Dodi Faisal, Kadep Kelembagaan dan
PME WALHI Bengkulu

Seluas 164
hektar hutan mangrove di Provinsi Bengkulu dalam kondisi rusak.
Sedangkan dalam kondisi baik terdata 2.274,9 hektar dan kondisi sedang sebanyak 166,05 hektar dari total kawasan hutan mangrove yang
mencapai 2.604,95 hektar.
Kondisi kawasan mangrove ini kemudian
berpengaruh  besar dalam peran penting
mangrove sebagai penjaga keseimbangan antara ekosistem
darat dan perairan
di wilayah pesisir Provinsi
Bengkulu.
Melihat permasalahan
tersebut,  sudah seharusnya pemerintah
daerah mengeluarkan  kebijakan yang lebih
tegas  sebagai upaya konservasi dan
kepastian rencana zonasi hutan mangrove, rehabilitasi
kawasan mangrove dan edukasi kepada kelompok masyarakat untuk
penguatan pengembangan matapencaharian alternative disekitar kawasan mangrove.

Secara geografis  Provinsi Bengkulu memiliki hutan pantai dan
hutan mangrove yang luasannya mulai menyusut akibat aktifitas pembangunan yang
tidak berorientasi pada perlindungan kawasan.
Provinsi
Bengkulu menjadi bagian dari sebaran ekosistem mangrove Indonesia yang tersebar
di wilayah pesisir terutama Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara,
Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. Secara geografis Provinsi Bengkulu
sebagai salah satu wilayah kemaritiman yang mempunyai wilayah pesisir dengan luas perairan (laut) mencapai kurang lebih 12.335,2
km² dan panjang garis
pantai mencapai kurang lebih 525
km serta yang sebagian besar wilayahnya berhadapan langsung dengan
Samudera Hindia.

 

Program rehabilitasi mangrove nasional
dengan target 620 ribu hektar sampai tahun 2024 yang
bertujuan untuk menjaga
kelestarian lingkungan pesisir sekaligus mendorong peningkatan ekonomi
masyarakat sebenarnya dapat menjadi momentum untuk memperbaiki ekosistem
mangrove
. Untuk tahun 2021
ditargetkan seluas 124 ribu  hektar yang
akan dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove  BRGM ) bersama Kementrian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan KLHK ) dan Kementrian Kelautan dan Perikanan KKP )
.

Sumber :WALHI Bengkulu, 2020

Sementara Provinsi Bengkulu pada bulan
November tahun 2020, telah me
lakukan penanaman
mangrove  seluas 50 hektar yang antara
lain di Taman Wisata Alam Pantai Panjang seluas 9 hektar, Kelurahan Padang
Serai 2 hektar, Kelurahan Beringin Raya 5 hektar dan Desa Tawang Rejo Kecamatan
Air Periukan Kabupaten Seluma seluas 34 hektar. Padat karya penanaman mangrove
ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN ) di 34
Provinsi dengan total penanaman 15 ribu hektar.

                                                         

Mangrove untuk Mitigasi Bencana


Kawasan sepanjang pesisir barat Bengkulu
merupakan daerah paling rawan saat ini, karena daerah ini paling dekat dengan
segmen Mentawai yang sangat aktif kegempaannya. Menurut para ahli gempa dan
tsunami serta geologi, segmen Mentawai berada pada periode waktu perulangan
sekitar 175 tahunan .
Daerah
ini pernah dilanda tsunami besar pada tahun 1833 dan akhir-akhir ini aktivitas
gempa meningkat tajam di daerah ini. Masalah lain konsentrasi pemukiman
penduduk banyak di sepanjang kawasan pantai, karena matapencaharian mereka
kebanyakan sebagai petani dan nelayan
[1].

Kondisi ini diperparah dengan fenomena
Perubahan Iklim yang mempengaruhi itensitas gelombang laut
akibat adanya siklon
tropis.Walaupun siklon tropis tidak terjadi di wilayah ekuator, namun siklon
tropis diyakini dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung
kepada Indonesia maupun Provinsi Bengkulu khususnya. Hal ini juga diperkuat
oleh BMKG ( Badan Meteorologi dan Geofisika ) dalam laporannya tentang Tern
Iklim 2020 dan Perubahan Iklim
yang
menyimpulkan munculnya gangguan intra-musiman seperti MJO dan siklon tropis
yang dapat meningkatkan atau mengurangi jumlah curah hujan dasarian[2].

Salah
satu upaya dalam mitigasi bencana di pesisir pantai Provinsi Bengkulu
dapat  dilakukan dengan melakukan
Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Perlindungan berupa Kawasan Sempadan Pantai. Penanaman
mangrove sebaiknya dilakukan Sempadan Pantai Kritis, dimana dalam Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P. 35/Menhut-II/2010 menyebutkan Sempadan Pantai Kritis
adalah kawasan pantai tertentu yang kondisinya tidak bervegetasi atau kerapatan
vegetasi jarang, dan terjadi abrasi berat atau berpotensi terjadinya
abrasi/erosi pantai. Garis
sempadan pantai juga merupakan
bagian dari kawasan perlindungan
setempat  selain kawasan sekitar danau /
waduk, dan kawasan sekitar mata air sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) huruf b
Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

 

Penetapan Batas Sempadan Pantai dengan mempertimbangkan resiko
bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan pantai
seperti
yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas
Sempadan Pantai dan
Undang-undang
27 th 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 1
angka 21 dan Pasal 56 Ayat 1 yang menjelaskan
Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian
laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kemudian Undang-undang 27 th 2007 dalam
Pasal 3 menyebutkan
(1)
Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan
karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi
dan budaya, serta ketentuan lain.(2) Penetapan batas sempadan pantai mengikuti
ketentuan : a. Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; b. Perlindungan
pantai dari erosi atau abrasi; c. Perlindungan sumberdaya buatan di pesisir
dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya; d. Perlindungan terhadap
ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun,
gumuk pasir, estuaria, dan delta; e. Pengaturan akses publik; serta f.
Pengaturan untuk saluran air dan limbah
[3].

Mangrove
dapat menjadi alternative mitigasi bencana di pesisir Provinsi Bengkulu.
Rehabilitasi mangrove selain untuk mempertahankan ekosistem di pesisir pantai
juga merupakan salah satu

upaya
dalam meminimalisir dampak bencana tsunami, banjir dan abrasi yang telah
dipraktekan di beberapa daerah. Kemampuan mangrove dalam mitigasi bencana
disebabkan struktur vegetasi mangrove yang dapat beradaptasi dan  tumbuh pada habitat ekstrim. Adaptasi terjadi
pda struktur daun dan perakaran sehingga mangrove mampu berperan dalam mitigasi
berbagai bencana di wilayah pesisir
pantai.



[1]Suwarsono, 2013 :  Optimalisasi Potensi Lokal Desa Rawan Bahaya
Tsunami dalam Rangka Mitigasi Menuju Terwujudnya Desa Siaga Bencana Mandiri di
Pesisir Provinsi Bengkulu

[2]http://birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2020/02/KEPALA-BMKG-RAPIM-TNI-POLRI-2020-KEPALA-BMKG.pdf

[3]https://desdm.bantenprov.go.id/read/berita/284/PESISIR-BARAT-DAN-DAN-SELATAN-BANTEN-PERLU-PENATAAN-RUANG-BERBASIS-BAHAYA-TSUNAMI.html

One thought on “PULIHKAN MANGROVE, PULIHKAN BENGKULU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *