Gagal Membaca Akar Masalah, Gubernur Beri Rakyat Sepah Batu Bara

Bengkulu, 29 September 2022 – Melegalkan aktivitas pemungutan batu bara di sungai bukanlah solusi konkrit, agenda ini memang berpihak kepada masyarakat yang mencari baru bara di sungai, tetapi akan memperparah kondisi ekosistem DAS Bengkulu jika akar persoalannya tidak diselesaikan, sikap Pemerintah Daerah dan APH Bengkulu belum menunjukkan itikad baik dan perusahaan tambang batu bara merasa bebas beraktivitas sepanjang DAS Bengkulu yang terbukti mencemari sungai, padahal ini kewajiban perusahaan tambang batu bara untuk melakukan pengelolaan limbah dan ini sangat jelas di UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Seharusnya Pemerintah berperan untuk menindak tegas secara hukum dan meminta pertanggung jawaban perusahaan tambang batu bara yang beraktivitas sepanjang DAS Bengkulu yang terbukti mencemari. Sudah saatnya Pemerintah Daerah Provinsi dan APH di Bengkulu agar mereview seluruh perizinan pertambangan batu bara yang beraktivitas di DAS.
Dalam catatan WALHI Bengkulu, di hulu Sungai Air Bengkulu terdapat delapan perusahaan tambang batubara yaitu; PT. Bengkulu Bio Energi, PT. Kusuma Raya Utama, PT. Bara Mega Quantum, PT. Inti Bara Perdana, PT. Danau Mas Hitam, PT. Ratu Samban Mining, PT. Griya Pat Petulai, PT. Cipta Buana Seraya, serta dua  pabrik karet PT Batang Hari Bengkulu dan PT Bengkulu Angkasa Makmur.
Dari delapan Perusahaan Pertambangan yang beraktivitas di hulu DAS, Ada juga beberapa perusahaan pertambangan sudah tidak lagi aktif beroperasi tetapi terindikasi lalai dalam menjalankan kewajiban seperti reklamasi dan pasca tambang, jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang yang tidak dipenuhi.
Untuk itu, Seharusnya Pemerintah Daerah dan APH segera melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan atas pencemaran sungai oleh perusahaan tambang batubara di sepanjang DAS, Tindakan perusahaan batubara di Bengkulu sangat jelas menyalahi UU nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga wajar menerima sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan (termasuk air di dalamnya) yang tertuang pada pasal 59, pasal 98 sampai dengan 103.
Lalu, Pemerintah daerah segera merumuskan kebijakan legal formal terkait mitigasi pengendalian banjir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *