Usut Perizinan PT Faminglevto Bakti Abadi, Ombudsman RI turun Gunung.

Desa Pasar Seluma, Provinsi Bengkulu, Kamis, 22 Juni 2023 – Tim dari Ombudsman Republik Indonesia turun gunung untuk melawan konflik kontra tambang pasir besi PT Faminglevto Baktiabadi ( PT FBA ) dengan masyarakat Desa Pasar Seluma. Kunjungan lembaga negara ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat pada 16 Juni 2023 tentang dugaan mal pelaporan perizinan dan aktivitas ilegal PT.FBA di Desa Pasar Seluma.

Kegiatan diawali dengan pertemuan di Rumah Juang antara OMBUDSMAN RI yang diwakili Kepala Pemeriksaan Laporan masyarakat, Direktur WALHI Bengkulu, Kepala Desa Dan Ketua DPD Desa Pasar Seluma serta ratusan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pesisir Barat. Kemudian dilanjutkan sidak ke lokasi tambang, dimana Ombudsman RI memantau langsung lokasi aktifitas pertambangan PT FBA.

Hertoni Kepala Desa Pasar Seluma menyampaikan,”Perusahaan langsung datang membuat base camp dan beraktivitas di desa pasar seluma, kami sebagai perangkat desa tidak pernah diberitahu dan mengetahui dokumen perizinan perusahan PT.Faminglevto Bakti abadi secara administrasi”. Ini bukti bahwa perusahaan belum pernah melakukan sosialisasi ke perangkat desa dan masyarakat sebelum datang ke desa pasar seluma.

Syarat penerbitan adanya izin perusahaan adalah sosialisasi kepada masyarakat, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh pihak perusahaan. Hal ini di jelaskan oleh Zulman Hamidi perwakilan masyarakat pasar seluma  “ Perjuangan ini sudah sangat lama, tahun 2010 kami sempat berlawan dengan perusahaan tambang pasir besi yang namanya PT. Famiaterdo Negara saat itu, perusahaan itu berhasil ditutup dan sekarang datang lagi perusahaan PT. FBA yang membuat kami kembali berjuang. Kedua perusahaan ini tidak pernah ada sosialiasi dengan masyarakat”.

Zulman Hamidi menambahkan masyarakat pasar seluma dari generasi ke generasi selalu berjuang menolak adanya tambang pasir besi yang ingin masuk ke wilayah mereka, karena wilayah mereka rawan bencana, “ Wilayah pesisir seluma ini rawan bencana ditunjukan dg sudah dibuat smelter rawan bencana,  dan kencang terjadinya abrasi. Pertahanan kami ada hutan pantai namun kondisinya sudah menipis dan pasir besi adalah kekuatan yang kuat menahan untuk menahan abrasi namun ingin diambil oleh perusahaan. Ancaman akan terjadinya percepatan abrasi jika dibiarkan, sedangkan kini abrasi sudah kencang dibuktikan dengan agutus tahun 2022 kemarin terbentuk muara baru di belakang rumah saya.

Sementara itu Puji Hendri Julita Sari dari WALHI Bengkulu menduga bahwa PT.FBA telah melakukan aktivitas tambang ilegal  karena perusahaan tersebut belum juga memiliki izin yang lengkap terutama perbaikan dokumen lingkungan ,“ PT.FBA tidak memiliki dokumen lingkungan yang lengkap, seharusnya tambang pasir besi ini wajib memiliki AMDAL/Izin lingkungan untuk bisa beraktivitas karena aktifitas perusahaan ini memiliki dampak  luas yang berpotensi merugikan ekonomi masyrakat dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Ditambahkan oleh Puji “Dari IUP dengan SK Bupati No : 467 tahun 2010, ada 7 point didalam IUP hampir semuanya tidak dilaksanakan dan dilanggar, PT.FBA di nyatakan tidak C&C oleh Kementerian ESDM dalam surat NO :1343.Pm/04/DJB/2016, kita menduga sebabnya adalah karena PT.FBA tidak menjalankan hampir semua kewajiban pada IUP tersebut dan PT.FBA juga overlapping dengan kawasan CA, namun  perusahaan ini tetap saja menggunakan izin yang cacat tersebut untuk melakukan aktivitas dipasar seluma, ini disebabkan oleh pihak pemerintah yang tidak pernah mengevaluasi perizinan PT.FBA serta tidak melakukan tindakan terhadap perusahaan PT.FBA, hal ini kami berharap bisa diselidiki oleh OMBUDSMAN RI”

Terakhir puji menyampaikan bahwa PT.FBA sudah mendapat teguran 1 dari Dirjend Minerba Kementerian ESDM dalam surat  No: B-4368/MB.07/DBT/2022 tertanggal 3 agutus 2022 dimana didalam surat ini pihak perusahaan diperintahkan untuk menghentikan aktivitas sementara sampai dengan adaanya persetujuan lingkungan dan izin lingkungan namun perusahaan masih beraktivitas, dan kemarin 19 juni 2023 pada pertemuan pihak desa dengan perusahaan yang fasilitasi oleh pihak pemerintah desa, perusahaan memberikan surat dari Dirjend Minerba Kementerian ESDM yang keluar 13 Januari 2023 dengan No:B-397/MB.07/DBT.PL/2023 beberapa pointnya adalah perintah perbaikan izin dan pencabutan surat teguran.  dan surat dari KLHK yang dikeluarkan pada 3 Mei 2023 dengan No: SK.4955/MENLHK-PKTL/PDLUK/PLA.4/2023 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Pasir Besi.  Namun kedua surat yang dikeluarkan tersebut (cacat formil)”

Secara administratif PT.FBA diwajibkan mendapatkan persetujuan lingkungan terlebih dahulu sebagaimana terdapat dalam muatan SK Dirjend Minerba No: B-4368/MB.07/DBT/2022. Kemudian menjadi syarat untuk dikeluarkan SK Dirjend Minerba tentang salah satu pointnya adalah pencabutan SK tentang Teguran 1. Selanjutnya secara formil, SK Dirjend Minerba No:B-397/MB.07/DBT.PL/2023 keluar tertanggal 13 Januari sedangkan tanggal dikeluarkannya SK No: SK.4955/MENLHK-PKTL/PDLUK/PLA.4/2023 oleh KLHK tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Pasir Besi tertanggal 3 mei 2023. Yang secara hukum seharusnya dapat batal demi hukum atas dasar cacat formil. Dengan berbagai hal ini WALHI Bengkulu mendesak pihak OMBUDSMAN RI untuk menyelidiki semua proses perizinan perusahaan PT.FBA, karena kami menduga banyak Mal Administrasi dalam setiap proses perizinan yang dilakukan oleh PT.FBA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *