WALHI Bengkulu Menyikapi persoalan mengganasnya abrasi di Pesisir barat Bengkulu

Bengkulu, 29 Agustus 2023 –  WALHI Bengkulu Melakukan pendalaman terkait  persoalan mengganasnya abrasi di Pesisir barat Bengkulu. Berdasarkan pendalaman yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain sebagai berikut :

1. Alih fungsi lahan disepanjang pesisir barat sehingga daya dukung lingkungannya menurun.

2. Beban izin ekonomi esktraktif di bagian hulu (tambang dan perkebunan skala besar) faktanya ini berdampak terhadap kondisi hilirnya. (Daya tampung lingkungan juga dalam kondisi yang tidak mampu lagi menampung beban dari hulu). Landscape DAS kita jaraknya tidak begitu jauh dan kondisi di hulu das kritis karena dibebani beberapa faktor terutama beban Ekonomi ekstraktif tambang dan perkebunan skala besar.

3. Sampai saat ini pemerintah daerah Bengkulu belum memiliki kebijakan yang menyikapi dampak krisis iklim di Bengkulu (adaptasi dan mitigasi perubahan iklim). Padahal kebijakan global sudah mengingatkan penting dan urgent untuk di daerah termasuk di Bengkulu merumuskan kebijakannya. Karena kebijakan tersebut satu keharusan bagi pemerintah daerah untuk menguatkan aksi iklim yang merupakan komitmen bersama secara global melalui UNFCCC.

4. Jalan provinsi dan negara yang dijadikan akses untuk pengangkutan batubara dan sawit. Dihitung saja dalam satu hari berapa banyak truk muatan kapasitas besar yang membawa material batubara dan sawit. Dari mukomuko, Bengkulu Utara, BengkuluTengah menuju kota. Hal ini juga mempercepat terjadi abrasi dan amblasnya jalan negara dan provinsi.

5. Green Belt di sepanjang kawasan pesisir barat Bengkulu dalam kondisi “menipis”. Sehingga penting bagi pemerintah daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan yang tegas untuk perlindungan sabuk hijau sebagai benteng terakhir penyelematan dan perlindungan kawasan pesisir barat bengkulu.

6. Upaya pengawasan dan penegakan hukum yang sangat lemah bagi pelaku usaha yang melakukan aktivitas di sempadan sungai dan Pantai.

7. Carut marut tata ruang wilayah Bengkulu tidak ada ketegasan didalam pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya). Kawasan lindung juga yang diperuntukan sebagai kawasan budidaya.

8. Rencana Revisi pelepasan hutan, RZWP3K dalam rangka review RTRW P yang disiapkan untuk menyambut hajatan investasi di Bengkulu Tidak ada jaminan, ketika sudah ditetapkan menjadi perda RTRWP, masalah akan selesai yang ada akan menimbulkan masalah baru dengan meningkatnya iklim investasi di Bengkulu. RTRW P ini seharusnya menjadi pedoman untuk keberlangsungan masa depan Bengkulu 20 tahun ke depan dalam penataan ruang.

Penanganan melalui Kubus beton ini hanya bersifat sementara, faktanya menguatkan bahwa pemasangan kubus beton di pantai Ancol maras juga tidak bertahan lama hanya penanganan sementara dan bersifat parsial. Pemerintah daerah Bengkulu segera merumuskan kebijakan yang solutif dan jangka panjang untuk menyikapi krisis iklim yang terjadi sekarang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *