Eskalasi Konflik PT. SIL Kembali Meningkat ; Forum Masyarakat Petani Bersatu (FPB) Seluma Bermukim di Lahan

Seluma, 18 Agustus 2024 – Ekskalasi konflik agraria di provinsi Bengkulu kembali meningkat sepanjang tahun 2023, salah satu di antaranya forum masyarakat petani bersatu (FPB) Seluma yang beranggotakan desa tumbuan, desa lunjuk, desa pagar agung, desa talang prapat (kecamatan lubuk sandi dan kecamatan seluma barat), kabupaten seluma, provinsi bengkulu dengan PT. Shandabi indah lestari (PT. SIL) belum menemukan titik terang sampai di pertengahan tahun 2023 ini. 

Proses perjuangan panjang masyarakat forum petani bersatu (FPB) Seluma untuk mendapatkan pengakuan HAK atas wilayah kelola mereka masih berlanjut hingga pertengahan 2023 ini, Pasalnya konflik yang sudah terjadi sejak tahun 2011 antara forum petani bersatu (FPB) Seluma melawan PT. Shandabi Indah Lestari (PT. SIL) terus Menemui jalan buntu dan terkesan tanpa penyelesaian, berbagai upaya telah dilakukan masyarakat forum petani bersatu (FPB) untuk mendapatkan pengakuan HAK atas tanah yang telah lama mereka kelola dan merawat mereka sebagai sumber kehidupan dan keluargannya bahkan jauh sebelumnya PT. Shandabi Indah Lestari (PT. SIL) hadir di kabupaten Seluma.

Perjalanan panjang advokasi dari tingkat kabupaten seluma, Provinsi Bengkulu bahkan tingkat Kementerian sudah dilakukan masyarakat untuk mendapatkan hak atas wilayah kelola mereka, maka pada bulan maret 2018 kantor staf presiden (KSP) melakukan verifikasi lapangan atas objek tanah yang berkonflik dan melakukan pertemuan khusus dengan Bupati seluma dan Gubernur bengkulu membahas masalah penyelesaian konflik agraria antara forum petani bersatu (FPB) seluma dengan PT. Shandabi Indah Lestari (PT SIL) di Kabupaten Seluma.

Selain itu mendokumentasikan surat kantor Staf Presiden RI kepada menteri agraria dan tata ruang (ATR), mengoordinasikan penyelesaian konflik tanah dan ruang wilayah II Ditjen penanganan masalah agraria menteri ATR RI nomor: SK.05.03/526-800.38/VII/2019 tanggal 29 juli 2019 .

Sampai kemudian pada bulan juni 2023 salah satu masyarakat yang tergabung dalam forum petani bersatu (FPB) seluma mendapatkan surat teguran / aanmaning ke dua dari ketua pengadilan negeri tais dengan nomor surat : W8.U6/354/HT.01.10/VI/2023 tanggal 06 juni 2023 sita Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PN.Tas atas nama Sdr.MIRHAKIM dengan luasan objek tanah kurang lebih 15 haktar, dan konflik tersebut kembali panas puncaknya pada saat Sdr. Mirhakim yang juga anggota kelompok forum petani bersatu (FPB) Seluma mendapatkan surat pemberitahuan peksanaan konstatering kedua yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tais, KANTA BPN Seluma dan aparat kepolisian pada tanggal 18 agustus 2023.

meluncurkan website resmi mahkamah agung RI, Direktorat jendral peradilan umum https://eksekusi.badilum.mahkamahagung.go.id/ proses sita eksekusi sudah mencapai tahapan konstatering ke II dengan jenis eksekusi hak tanggungan atas lahan Sdr,. Mirhakim sebagai termohon eksekusi melawan PT. SIL Sebagai permohonan eksekusi.

Sebelum proses konstatering ke dua yang dilakukan, pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 tim walhi bengkulu dan fungsionaris forum kelompok petani bersatu (FPB) Seluma bersama Sdr. Ujang sebagai ahli waris Sdr. Mirhakim mendatangi Kanta BPN Seluma, dengan maksud dan tujuan untuk berudiensi dan diterima oleh saudara adi yang (bertugas pada bagiaan pemetaan dan pengukuran lahan kanta BPN Seluma), pada proses tersebut beliau atas nama adi “membenarkan bahwa ada surat permohonan secara resmi dari pengadilan negeri tais untuk melakukan proses kontatering ke dua ( pencocokan data peta HGU PT SIL dan lahan Sdr. Mkrhakim seluas 15 haktar )” yang akan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2023. 

Dari pertemuan tersebut Tim WALHI Bengkulu analisis Rendi Saputra (Manajer kebijakan dan hukum lingkungan Walhi Bengkulu) dan masyarakat FPB meminta untuk tidak dilakan terlebih dahulu proses kontatering ke dua sebelum kasus ini jelas dan terang secara hukum, “kami meminta kepada KANTA BPN Seluma untuk tidak melakukan pelaksaan konstatering ke dua pada 18 Agustus 2023 nanti dengan pertimbangan konflik ini sudah menjadi atensi khusus di tanggal penerbitan ATR BPN Pusat dan sekaligus menjadi skala prioritas untuk segera diselesaikan maka kami memintah sebelum adanya keputusan secara resmi dalam bentuk keputusan hukum mengikat baik secara administrasi dan keperdataan yang dilakukan oleh kementerian ATR BPN Pusat maka KANTA BPN Seluma hendaknya tidak melakukan tindakan yang akan merugikan masyarakat yang sedang berkonflik,” ungkapnya.

Pada proses pelaksaan konstatering ke dua yang dilakukan pada pukul 10:00 Wib tertanggal 18 agustus 2023, warga yang tergabung dalam kelompok forum petani bersatu (FPB) Seluma dan tim eksekutif Daerah WALHI Bengkulu hadir di lokasi lahan Sdr mirhakim dan menjumpai anggota kelompok lain yang telah terlebih dahulu bermukim di lahan sehari sebelumnya dengan komitemen yang sama untuk mempertahankan wilayah kelola meraka dari proses perampasan dengan menggunakan tangan-tangan aparat penegak hukum, sampai pada pukul 16:00 Wib dengan alasan tidak di ketahui secara jelas pelaksanaan konstatering ke dua batal dilakukan, ini adalah salah satu bentuk kemenangan kecil rakyat atas wilayah yang dikelolanya dari dominasi kekuasaan korporasi yang menghalalkan segala cara untuk merampas tanah mereka.

Dari keterangan ketua Forum petani bersatu Pahan mengungkapkan “ ini adalah buah dari kekompakan anggota-anggota forum petani bersatu ( FPB) seluma dengan kita selalu kompak maka tidak mungkin ada yang bisa mengambil dan merampas tanah kita, kita sekali lagi tidak pernah merampas tanah orang, tanah dan tanaman ini kita tebas sendiri, kita bersihkan sendiri, kita kelola sendiri dan kita rawat sendiri jadi tidak ada kita merampas tanah orang lain,” tegasnya.

Sementara itu, ditambahkan juga oleh Dodi Faisal selaku Kepala Divisi Advokasi dan kampanye Walhi bengkulu “Konflik ini harus menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan baik pemerintah daerah kabupaten seluma, pemerintah provinsi bengkulu dan kementerian bahwa kasus ini harus segera diselesaikan sehingga tidak merugikan masyarakat yang mempertahakan tanah mereka sebagai sumber hidup dan penghidupan bagi keluargannya, selain itu untuk aparat penegak hukum untuk tidak melakukan tindakan yang akan merugikan masyarakat sebagai salah satu yang terjadi pada hari ini sebelum ada keputusan resmi dari penerbitan ATR BPN Pusat mengingat konflik ini sedang di tangani oleh menteri ATR BPN Pusat, dan kami juga sudah mengirimkan surat ke ketua pengadilan negeri tais untuk membatalkan proses konstatering ini,” tegasnya.

Selain itu, Rendi Saputra selaku Manajer analisis kebijakan dan hukum lingkungan Walhi bengkulu juga menambahkan “Konflik ini sudah berlangsung sangat lama dan sudah mengkristal menjadi konflik struktural yang merugikan banyak masyarakat dan apa yang terjadi hari ni adalah bentuk kemenangan-kemenangan rakyat kecil atas wilayah kelola mereka dari cengkraman korporasi yang kian hari kian ekstraktif dan eksploitatif, perlu adanya evaluasi mengakar di tubuh GTRA Kabupaten Seluma dan GTRA Provinsi Bengkulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang (pokok agraria) dan PERPRES Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria, sehingga reforma agraria tidak hanya berhenti pada wacana tetapi sampai pada implementasi pengakuan HAK atas tanah kelola rakyat,” ungkapnya.

Narahubung :

Rendi Saputra (0856-5865-6809)

Dodi Faisal (0813-7333-5674)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *