Gubernur Bengkulu gagal mewujudkan keadilan agraria.

Bengkulu, 28 September 2023 – Konflik agraria di Provinsi Bengkulu terus meningkat di sepanjang tahun 2023. Padahal Tim Gugus Tugas Reforma Agraria ( GTRA) Provinsi Bengkulu telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor A.168.B.1 Tahun 2022 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Bengkulu Tahun 2022 pada tanggal 20 April 2022. Namun dalam pelaksanaannya tim dipimpin langsung oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah ini, belum melakukan tugasnya secara serius. Hal terbukti dengan masih banyak konflik antara masyarakat dan perusahaan di beberapa titik di Provinsi Bengkulu.

Dalam catatan WALHI Bengkulu terdapat 15 titik konflik agraria antara masyarakat petani dengan perusahaan yang tersebar di 6 kabupaten di Provinsi Bengkulu. Antara lain konflik masyarakat petani dengan PT Bio Nusantara Tehnologi, PT Ikahasfram dan PT Riau Agrindo Agung di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian konflik masyarakat petani dengan PT Agricinal, PTPN VII, PT Purnawira Dharma Upaya, PT Bimas Raya Sawitindo, PT Sandabi Indah Lestari dan PT Pamor Ganda di Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya konflik masyarakat petani dengan PT Sandabi Indah Lestari, PT Agri Andalas dan PT Faminglevto Baktiabadi di Kabupaten Seluma. Serta konflik konflik PT Agro Bengkulu Selatan di Bengkulu Selatan, konflik PT Daria Dharma Pratama di Kabupaten Mukomuko dan konflik PT Cipta Bumi Selaras di Kabupaten Kaur.

Mirisnya dalam konflik yang terjadi, pihak perusahaan cenderung melibatkan aparat penegak hukum sehingga mengakibatkan terjadinya benturan yang berujung pada tindakan refresif dan upaya dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat petani yang berjuang menuntut haknya. Seperti yang terjadi pada 27 Desember 2021 di Desa Pasar Seluma Kabupaten Seluma, pihak PT Faminglevto Baktiabadi ( PT FBA ) meminta aparat kepolisian melakukan pembubaran paksa terhadap aksi perempuan pasar seluma yang menolak kehadiran pertambangan pasir tersebut yang diyakini akan menghancurkan lahan persawahan dan pesisir desa sebagai sumber kehidupan mereka. Atas desakan yang terus menerus dilakukan, kemudian berdasarkan evaluasi perizinan ternyata PT FBA terbukti belum memiliki izin yang lengkap untuk melakukan aktifitas pertambangan sehingga aktifitas PT FBA di nonaktifkan oleh Dirjend Minerba Kementerian ESDM RI. Selain itu juga terjadi upaya – upaya untuk perampasan lahan yang dikelola masyarakat petani seperti yang dilakukan PT Sandabi Indah Lestari ( PT SIL ) terhadap lahan anggota Forum Petani Bersatu ( FPB ) Seluma. Diketahui pada bulan juni 2023 salah satu masyarakat petani yang tergabung dalam forum FPB Seluma mendapatkan surat teguran / aanmaning ke dua dari Ketua Pengadilan Negeri Tais dengan nomor surat : W8.U6/354/HT.01.10/VI/2023 tanggal 06 juni 2023 sita Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PN.Tas atas nama Sdr.Mirhakim dengan luasan objek tanah kurang lebih 15 haktar. Dan puncaknya pada tanggal 18 agustus 2023 Sdr. Mirhakim Sdr. Mirhakim mendapatkan surat pemberitahuan pelaksanaan Konstatering Kedua yang akan di lakukan oleh Pengadilan Negeri Tais yang melibatkan Kanta BPN Seluma. Upaya perampasan lahan oleh PT SIL ini tentu saja mendapat perlawanan dari FPB Seluma sehingga pelaksanaan Konstatering Kedua ini batal dilaksanakan.

Konflik Agraria yang terus menerus terjadi seharusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah yang salah satunya dapat dilakukan melalui pembentukan Tim Resolusi Konflik maupun melalui Tim GTRA yang sudah terbentuk sehingga tidak menimbulkan kerugian serius pada semua pihak yang berkonflik terutama masyarakat dan petani. Selain itu aparat penegak hukum diharapkan dapat bersikap netral dan sebaiknya terlebih dahulu memahami duduk permasalahan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

WALHI Bengkulu sebagai organisasi yang selama ini mengawal proses penyelesaian konflik agraria menilai bahwa Gubernur Rohidin telah gagal mewujudkan Keadilan Agraria di Provinsi Bengkulu. Gubernur Bengkulu selaku ketua Tim GTRA Provinsi seharusnya peka terhadap konflik- konflik yang terjadi dan dapat menyelesaikan konflik masyarakat petani dengan perusahaan secara serius sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peringatan Hari Tani tahun 2023 harus menjadi momentum untuk mewujudkan Keadilan Agraria yang merupakan amanat dari Undang Undang Pokok Agraria tahun 1960. Dimana dalam undang undang ini terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai : Pertama, Menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan, Kedua, Menyelesaikan konflik agraria, dan Ketiga menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan. Percepatan reforma agraria dalam penataan aset dan penaatan akses adalah upaya untuk menghasilkan keadilan terhadap masyarakat yang membutuhkan tanah untuk kesejahteraan dalam kehidupan.

Narahubung :

Rendi Saputra (0856-5865-6809)

Dodi Faisal (0813-7333-5674)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *