Koalisi Rakyat Pesisir Barat (KRPB) melakukan aksi damai untuk memperingati Hari HAM Nelayan dan Masyakat Sipil

Tais, 13 Januari 2024 – Koalisi Rakyat Pesisir Barat (KRPB) melakukan aksi damai untuk memperingati Hari HAM Nelayan dan Masyakat Sipil. Aksi yg dilakukan di simpang 6 Tais Kab. Seluma diikuti oleh perwakilan komunitas, pemuda, nelayan, organisasi masyarakat sipil dan desa – desa dipesisir barat Seluma.

KRPB menyuarakan keresahan atas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yg selama ini diabaikan oleh negara. Negara seharusnya bertanggung jawab atas perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ini berarti, setiap kegiatan yang bersinggungan langsung dengan lingkungan harus menghormati hak asasi lingkungan, untuk melindungi hak-hak masyarakat terutama masyarakat terdampak seperti halnya dampak kegiatan pertambangan.

Namun faktanya negara telah mengabaikan hak azasi ini dengan melegalkan kegiatan tambang pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi ( PT FBA ) di pesisir desa pasar seluma yg merupakan sumber ekonomi masyarakat dan merupakan wilayah konsevasi sekaligus wilayah zona merah bencana, Negara juga tidak memperdulikan tuntutan pencabutan izin PT FBA oleh masyarakat yg secara turun menurun hidup di pesisir desa pasar seluma.Negara dalam hal ini KLHK RI justru mengeluarkan persetujuan lingkungan Selain itu negara justru menambah kerentanan pesisir dan laut dengan mengeluarkan PP nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang juga bepotensi di implementasikan di pesisir Kab. Seluma.

Masyarakat yang tergabung dalam KRPB selaku pemilik wilayah sampai saat ini konsisten menolak adanya pertambangan pasir besi.

Selama proses penolakan, ancaman intimidasi, serta konflik sosial masyarakat dialami oleh masyarakat penolak tambang. Namun hingga hari ini, negara masih abai terhadap permasalahan warga pasar seluma. pemerintah gagal memberikan kesejahteraan bagi warga seluma, khususnya nelayan.

Maka dalam merespon kondisi hari ini, Koalisi Rakyat Pesisir Barat mendesak negara untuk:

1. mencabut IUP PT FAminglevto Bakti Abadi di Desa Pasar Seluma yang merugikan nelayan Pasar Seluma

2. Mencabut Persetujuan lingkungan PT FAminglevto Bakti Abadi

3. Mencabut PP nomor 26 Tahun 2023

4. Mendesak pemerintah untuk mengakui dan melindungi wilayah tangkap nelayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *