Siaran Pers REMBUK RAKYAT BENGKULU “Mempertegas Posisi Tawar Rakyat dalam Pemilu 2024”

Bengkulu, 26 Januari 2024 – Pendiri bangsa Indonesia telah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi, sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Dasar”. Sehingga pada hakikatnya, Indonesia secara jelas telah menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai pemegang kekuasaan negara, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mengelola suatu negara.

Pengelolaan negara yang dimaksudkan adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan, serta kebijakan yang diambil harus mengutamakan kepentingan rakyat yang kemudian termanifestasi dalam setiap kebijakan serta keputusan pemeritnah. Persoalan serta permasalahan rakyat harus menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan negara sehingga kebijakan yang dikeluarkan membawa solusi yang tepat bagi masyarakat.

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, Undang-Undang Pokok Agraria sebagai payung hukum terhadap pengelolaan sumber daya alam, secara tegas Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi dan udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.” Namun kenyataannya pada hari ini justru sebaliknya. Eksploitasi sumber daya alam masif dilakukan, tanpa memandang bahwa eksploitasi yang diberikan izinnya oleh negara telah menghilangkan kehidupan dan sumber penghidupan baik masyarakat maupun alam.

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, menunjukkan bahwa kepentingan korporasi telah mendominasi pengambilan kebijakan pemerintah di tingkat pusat.

Di tingkat daerah Provinsi Bengkulu, dominasi kepentingan korporasi ditunjukan dengan persetujuannya Perda No. 3 Tahun 2023 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 – 2043, sebagai bentuk dukungan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Selain itu adanya perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas 122 ribu ha kepada KLHK RI, kemudian akhirnya disetujui oleh KLHK hanya seluas 22.833 Ha melalui SK. 533/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023, terindikasi untuk kepentingan investor yang kedepannya akan memperparah kerusakan lingkungan Bengkulu. Kondisi seperti itu, menyebabkan Bengkulu kedepannya akan mengalami bencana ekologis yang parah.

Kesejahteraan serta kemaslahatan rakyat seharusnya sudah menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Dalam salah satu usahanya, maka Dominasi kepentingan korporasi harus segera dihentikan, agar arah kebijakan serta keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah Provinsi Bengkulu dari ancaman bencana ekologis. Bertepatan dengan momen politik 2024, upaya dominasi dominasi kepentingan korporasi ke kepentingan rakyat diwujudkan dalam bentuk konsolidasi masyarakat sipil dari berbagai elemen se Provinsi Bengkulu.

“Rembuk Rakyat Bengkulu” yang dilaksanakan tanggal 26 Januari 2024 yang terdiri Dialog Publik, Perumusan dan Deklarasi Rakyat Bengkulu, Koferensi Pers, Konser Jalanan dan Aksi Damai. Kegiatan ini merupakan ruang temu bagi masyarakat korban konflik sumber daya alam, NGO, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan, untuk mendesak bagaimana Kontestan Pemilu Tahun 2024 baik daerah maupun nasional berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian konflik sumber daya alam yang terus menerus terjadi, termasuk dari segi kebijakan dan pengambilan keputusan.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwasannya kontestan politik rentan membawa kepentingan koorporasi sehingga kebijakan yang dihasilkan sarat kepentingan koorporasi dimana kegiatan ini adalah salah satu upaya dalam menghadang kepentingan-kepentingan korporasi kedalam struktur pemerintahan, baik dari segi eksekutif, maupun legislatif.

Rangkaian Pemilu 2024 merupakan mandat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tahapan Pemilu telah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu berdasarkan Peraturan KPU No. 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Namun selama ini yang terjadi kedaulatan rakyat atas Pemilu kemudian menjadi daulat Partai Politik karena Pemilu terindikasi dibuat secara pragmatis dan oppurtunis. Pemilu tahun 2024 memberikan sedikit harapan akan adanya perubahan dan hal ini berarti bahwa Pemilu bukanlah bertujuan pergantian kekuasaan semata. Calon Presiden/Wakil Presiden dan Calon Anggota Legislatif, serta Calon Kepala Daerah yang akan berkontestasi dalam Pemilu diharapkan dapat mendorong agenda perubahan bagi rakyat.

Adanya konsolidasi yang dibangun dari berbagai elemen, diharapkan dapat menggalang kekuatan rakyat sehingga dapat mendorong adanya transisi ke arah dominasi kepentingan rakyat dalam kebijakan di setiap tingkat pemerintahan. Komponen masyarakat sipil yang tergabung dalam Rembuk Rakyat Bengkulu ini, menegaskan:

  1. Menghimbau kepada seluruh Rakyat Bengkulu untuk mengawal dan memastikan proses Pemilu Tahun 2024 berjalan sesuai dengan keinginan rakyat.
  2. Menghimbau kepada seluruh Rakyat Bengkulu untuk memastikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Legislatif dan Calon Kepala Daerah memiliki keberpihakan yang kuat atas hak – hak rakyat dan menolak seluruh kontestan pemilu yang mempunyai keterlibatan langsung dengan Oligarki.
  3. Penyelenggara Pemilu harus memastikan kualitas dan keterlibatan perempuan dan kaum muda bukan karena semata-mata memenuhi persyaratan formil belaka.
  4. Penyelenggara Pemilu harus memfasilitasi ruang debat public untuk kontestan pemilu yang mengangkat isu strategis terkait Krisis Iklim, Konflik Agraria dan HAM, Industri Ekstraktif, serta Pengelolaan dan Penyelamatan Hutan, Pesisir dan Laut baik di nasional maupun daerah.
  5. Mendesak para Calon Presiden/Wakil Presiden dan Calon Anggota Legislatif, serta Calon Kepala Daerah yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024, harus menyuarakan dan berkomitmen apabila terpilih untuk:
  • Lingkaran secara benar dan serius terkait dengan agenda reforma agraria, kelestarian ekologis, keadilan iklim dan mandat konstitusi lainnya
  • Mencabut, Meninjau kembali dan merevisi seluruh peraturanan-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan merampas ruang kelola rakyat antara lain UU 6/2023 tentang Penetapan PERPPU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Perpres No.78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional serta Perda No. 3 Tahun 2023 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 – 2043
  • Mengeksekusi usulan-usulan lokasi prioritas reforma agraria dari organisasi rakyat, mencabut hak atas tanah dan perizinan usaha yang diperoleh dengan cara merampas tanah rakyat dan menghancurkan lingkungan dan memastikan perlindungan terhadap pejuang lingkungan dan HAM.
  • Mendesak Pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak rakyat melalui kebijakan antara lain menyusun dan mengesahkan UU Keadilan Iklim dan Peraturan Khusus tentang pengakuan dan perlindungan wilayah penangkapan nelayan

Narahubung :

Puji Hendri Julita Sari ( 083134064848 )

Dodi Faisal ( 081373335674 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *